MUKOMUKO, -Viral beredarnya rekaman pembicaraan telepon melibatkan seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu dari Partai Demokrasi Indonesia konspirasi besar dengan profesi Jurnalistik pemberitaan menyudutkan anggota polisi Polres Mukomuko.
Dalam kronologi rekaman yang beredar luas memiliki durasi 6 menit 25 detik. isinya membicarakan praktik kotor pesan-memesan berita meskipun berdasarkan fakta benar."Rekaman telepon berdurasi 6 menit 25 detik kini menjadi pergunjingan Masyrakat luas.
Anggota DPRD Mukomuko dari Fraksi PDIP tersebut secara terang-terangan memesan sebuah berita kepada oknum wartawan yang bernama (DR).Tujuannya jelas, menyerang seorang oknum Polisi di Polres Mukomuko yang diinisialkan sebagai (TRS). Partai PDIP, yang diketahui juga merupakan sebelumnya pemilik tambang galian C, mengaku kesal karena sering diperiksa Kepolisian.
Pembicaraan itu adalah manuver kotor untuk melakukan serangan balik terhadap oknum Polisi (TRS ) yang faktanya memang dituduh mem-backup dan menyuplai alat berat untuk tambang galian C milik PT.Pasopati dan lainnya di wilayah hukum Polres Mukomuko, memanfaatkan seragam dan institusinya.
Anggota DPRD PDIP ini sudah jelas merencanakan. Setelah berita pesanan itu terbit, ia akan melaporkan oknum Polisi tersebut ke Mabes Polri, khususnya Divisi Propam.Ia mengklaim memiliki "rekanan" yang sudah menunggu.
Dalam pengakuan yang lebih mencengangkan, Anggota DPRD ini juga menyeret nama petinggi, dengan mengaku telah meminta bantuan dan di-backup oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Bengkulu). Klaim ini wajib ditelusuri serius oleh institusi Polri.
Bagian paling miris dari skandal ini adalah peran oknum wartawan (DR) yang mengkoordinir penyebaran rilis berita pesanan, bahkan rela diinstruksikan untuk segera menghubungi salah satu media untuk melakukan 'take down' pemberitaan yang menyangkut Anggota DPRD tersebut semuanya ditukar dengan sejumlah uang yang akan segera ditransfer.Hal ini dapat kecaman berbagai penggiat asoisasi PERS.
" Sekretaris Jenderal Perkumpulan Pimpinan Redaksi Indonesia Maju (PRIMA), Jhon,mengatakan.apa yang dilakukan R kemurkaan Jhon memuncak setelah rilis berita pesanan itu bahkan sempat masuk ke redaksinya sendiri melalui biro perwakilan nasional PRIMA di Sumatera Selatan.
Jhon mengaku harus cek dan ricek ke pada biro perwakilannya tersebut. karena ia sama sekali tidak menyadari adanya upaya penyebaran informasi yang disalahgunakan tersebut melalui jaringannya.
Kami sangat menyayangkan, bahkan menyesalkan dengan keras perilaku oknum wartawan dan Anggota DPRD Mukomuko. Ini adalah upaya untuk menjebak dan mencoreng wartawan lain. Kedua-duanya, si pemesan dan si pelaksana, adalah penjahat etika yang harus disingkirkan dari ranah publik," tegas Prima Jhon.
Kemurkaan juga datang dari Wakil Ketua Umum Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI), Ali Sofyan.dirinya menyatakan" IWOI akan mengusut tuntas Anggota DPRD PDIP, oknum wartawan yang dibayar, serta oknum Polisi (TRS) yang diduga mem-backup galian C."ucapnya
"Kami murka! Anggota dewan dari PDIP yang merangkap pemilik tambang, oknum Polisi TRS yang memanfaatkan seragam untuk bisnis haram, dan oknum wartawan yang menjual nuraninya demi receh semua akan kami usut. Ini adalah tiga serangkai kejahatan yang merusak kepercayaan publik dan institusi negara," tandas Ali Sofyan dengan nada tinggi.
Ali Sofyan mendesak semua pihak terkait Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dan Kepolisian untuk segera bertindak.
"Perkara ini terlalu serius. Ini bukan hanya soal dendam, tapi potensi kerugian negara dari sektor pajak dan pendapatan daerah, serta penyelewengan wewenang. Kami menuntut agar KPK, BPK, dan instansi lain mengambil bagian dan menelusuri tuntas bisnis Anggota DPRD ini, termasuk dugaan pencucian uang dan bisnis gelap lainnya. Tidak ada tempat bagi bandit berjas dan bandit pena di negeri ini!" tutup Ali Sofyan.
Catatan redaksi:
Dori, Diinformasikan juga merupakan pengurus atau pimpinan sebuah Yayasan, informasi ini belum terverifikasi secara akurat, namun bukti percakapan menunjukkan yang bersangkutan koordinir jurnalis. APH Perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap yang bersangkutan "pungkasnya (Tim)
Posting Komentar