 |
| Foto ilustrasi. |
SUMENEP, PojokPerkoro.Com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur (Jatim), mewajibkan warga yang ingin mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa (Kades) melampirkan hasil tes bebas narkoba.
Syarat tersebut akan mulai diberlakukan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada 2027.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Achmad Dzulkarnain mengatakan, kebijakan itu merupakan langkah pencegahan dini agar aparat desa tidak terlibat penyalahgunaan narkoba.
Menurutnya, gagasan tersebut muncul setelah Polisi menangkap dua Kades di Sumenep yang terlibat kasus narkoba beberapa waktu lalu.
"Gagasan cegah dini penyalahgunaan narkoba bagi para calon Kades ini timbul, setelah aparat kepolisian menangkap dua oknum Kades yang terlibat kasus narkoba," ujar Dzulkarnain, Selasa, 11 November 2026.
Dua Kades yang ditangkap tersebut adalah Kades Bringsang, Kecamatan Giligenting, dan Kades Campor Barat, Kecamatan Ambunten.
Keduanya diamankan oleh tim narkoba Polresta Sumenep dalam penggerebekan pesta narkoba.
Berdasarkan hasil tes urine yang dilakukan petugas, kedua Kades tersebut terbukti mengonsumsi obat terlarang.
"Atas dasar itu maka kami melakukan upaya pencegahan dini, di antaranya warga yang hendak mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepada desa harus melampirkan hasil tes bebas narkoba," ujarnya.
Achmad menjelaskan, DPMD Sumenep telah berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sumenep dan Polresta Sumenep untuk membahas penerapan persyaratan tersebut.
Rencana kebijakan itu mendapat dukungan dari kedua lembaga tersebut karena dinilai dapat menjadi salah satu upaya untuk menekan penyalahgunaan narkoba di lingkungan pemerintahan desa.
"BNNK dan Polresta Sumenep sangat mendukung hal ini, karena kebijakan ini dinilai sebagai langkah efektif dalam berupaya menekan penyalahgunaan narkoba," ujarnya.
Sesuai kesepakatan, ketentuan melampirkan hasil tes bebas narkoba akan diterapkan mulai Pilkades serentak 2027.
Saat ini, DPMD Sumenep juga telah menyampaikan ketentuan tersebut kepada para Kades di wilayah setempat.
"Saat ini, ketentuan mengenai prasyarat ini sudah kami sampaikan kepada para kepala desa di Kabupaten Sumenep," kata Achmad.
Selain BNNK dan Polresta Sumenep, kebijakan tersebut turut mendapat dukungan dari sejumlah tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan.
Dukungan itu datang dari organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, serta organisasi kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumenep. (*/red)
Posting Komentar